MEDAN | JunalPakar.com — Kepala Lingkungan (Kepling) XII Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sya Muhammad Ihsan Hutasuhut, menyampaikan klarifikasi atas sejumlah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Klarifikasi tersebut mencakup persoalan barcode bantuan sosial (bansos), dugaan permintaan uang dalam pengurusan administrasi, hingga masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam keterangannya, Muhammad Ihsan Hutasuhut membantah tuduhan terkait dugaan penggelapan barcode bansos atas nama Raden Pohan. Ia menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang dimilikinya, Raden Pohan beserta istrinya bukan penerima barcode sebagaimana yang dipersoalkan.
Ia menjelaskan, barcode yang menjadi persoalan disebut berkaitan dengan bantuan atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Menurutnya, keberatan muncul karena bantuan berupa beras atas nama almarhum tidak dapat diambil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang ada barcode atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Namun, bantuan tersebut tidak bisa diambil karena yang bersangkutan sudah meninggal,” ujarnya dalam klarifikasi tersebut.
Ia juga membantah adanya dugaan penyalahgunaan KTP dalam persoalan penyaluran bantuan itu. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan data penerima dan ketentuan penyaluran bantuan sosial yang berlaku.
Bantah Dugaan Permintaan Uang Pelicin
Selain persoalan bansos, Muhammad Ihsan Hutasuhut turut membantah tuduhan mengenai dugaan permintaan uang pelicin, uang rokok, maupun pungutan lainnya kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi.
Ia menegaskan bahwa dirinya maupun para kader yang bekerja bersamanya tidak pernah meminta atau memaksa warga memberikan uang sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan.
“Sebagai kepala lingkungan, saya tegaskan bahwa saya dan para kader yang bekerja bersama saya tidak pernah meminta ataupun memaksa masyarakat memberikan uang pelicin, uang rokok, atau pungutan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Terkait Kamtibmas, Sebut Penindakan Kewenangan Aparat
Mengenai laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran narkoba dan tindak kejahatan di lingkungan tersebut, ia menyatakan bahwa kepala lingkungan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum secara langsung.
Menurutnya, peran kepala lingkungan adalah menerima dan meneruskan laporan warga kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum, sementara pihak lingkungan dapat membantu melalui penyampaian informasi dan laporan masyarakat.
Minta Masyarakat Tidak Terburu-buru Menyimpulkan
Menutup klarifikasinya, Sya Muhammad Ihsan Hutasuhut berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan kebenaran berbagai tuduhan yang beredar sebelum memperoleh informasi dari pihak-pihak terkait.
Ia kembali menegaskan bahwa tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak benar menurut keterangannya dan berharap persoalan tersebut dapat dilihat secara objektif.
Meski demikian, untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, diperlukan verifikasi terhadap data penerima bansos, ketentuan pengambilan bantuan atas nama warga yang telah meninggal dunia, serta keterangan dari pihak-pihak yang menyampaikan pengaduan.
Klarifikasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang berimbang. Keterangan dari warga yang menyampaikan tuduhan maupun pihak berwenang terkait tetap diperlukan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(TEAM)
