BELAWAN, JurnalPakar.com– Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (DanKodaeral I) Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., menggandeng tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dalam upaya memperkuat penegakan hukum di wilayah laut.
Ketiga Kajati tersebut yakni Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodaeral I dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau digelar melalui Apel Khusus di Markas Komando Kodaeral I, Belawan, pada Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan di bidang penegakan hukum. Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
Dalam sambutannya, DanKodaeral I menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.
Melalui kolaborasi ini, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu.
Pada kesempatan tersebut, para Kajati beserta staf Kejaksaan juga berkesempatan melaksanakan pelayaran bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Torani-860.
Pengalaman berlayar di atas kapal perang Republik Indonesia ini menjadi momen istimewa untuk melihat lebih dekat profesionalisme prajurit TNI AL, kesiapan unsur operasional, serta dinamika pelaksanaan tugas di laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia.
Kebersamaan di atas geladak kapal perang tersebut sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antarlembaga dan membangun pemahaman bersama mengenai tantangan penegakan hukum di laut.
Layar bersama ini bukan sekadar pengalaman berharga, melainkan juga simbol nyata bahwa penegakan hukum dan penjagaan kedaulatan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Melalui interaksi langsung di lingkungan operasional TNI AL, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin erat, kepercayaan yang semakin kuat, serta kesamaan pandang dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan.
Penandatanganan PKS ini menegaskan komitmen Kodaeral I bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam kesepakatan formal, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Dari ruang penandatanganan hingga geladak KRI Torani-860, sinergi diperkuat, koordinasi dipertajam, dan komitmen penegakan hukum di laut diteguhkan.
(Dispen Kodaeral I)
