Medan, JurnalPakar.com — Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (19/6/2026). Aksi tersebut bertujuan menyuarakan aspirasi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan, disertai evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai itu mendapat respons langsung dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Di hadapan massa, Bobby menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat serta berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Bobby mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan dan dialognya di sejumlah daerah di Sumatera Utara, program MBG mendapat respons positif, khususnya dari masyarakat kalangan bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sering menanyakan langsung kepada masyarakat di daerah, baik kepada anak-anak maupun orang tua penerima manfaat. Respons yang kami terima sejauh ini sangat positif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak program tersebut terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, keberadaan MBG kini menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.
“Di tengah proses penerimaan siswa baru, salah satu faktor yang dipertimbangkan orang tua adalah apakah sekolah tersebut sudah memiliki program MBG. Ini menunjukkan bahwa program ini memang dibutuhkan,” jelasnya.
Meski demikian, Bobby menegaskan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan sistem dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan tanpa mengorbankan keberlangsungan program.
“Kita sepakat, jika ada yang perlu diperbaiki tentu harus diperbaiki. Penyempurnaan regulasi juga penting. Namun, jangan sampai kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaat program ini justru terabaikan,” tegasnya.
Di sisi lain, aksi tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Aktivis LSM PAKAR Indonesia, B. Siregar, menilai aksi yang dilakukan berpotensi memperkeruh situasi di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang sedang menghadapi tekanan.
Menurutnya, aksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak, melainkan diduga sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.
“Yang terlihat di aksi hari ini bukan semata soal gizi anak, tetapi lebih kepada upaya menjaga kepentingan tertentu. Terlihat adanya kepanikan jika program ini dihentikan, sehingga muncul aksi-aksi tandingan,” ujarnya kepada awak media.
B. Siregar juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki afiliasi politik dalam aksi tersebut, yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa langkah yang tidak tepat dari pihak-pihak yang mengatasnamakan dukungan terhadap pemerintah justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Sebagai pendukung Presiden sejak awal, saya menilai langkah seperti ini justru berpotensi menggerus kepercayaan publik, apalagi di tengah situasi ekonomi yang menantang, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta maraknya kasus korupsi,” tambahnya.
Selain itu, di tengah masyarakat juga beredar berbagai informasi terkait dugaan permasalahan dalam pengelolaan program MBG, termasuk isu praktik jual beli titik serta dugaan penguasaan sejumlah dapur oleh oknum tertentu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah figur berinisial RB yang disebut-sebut memiliki lebih dari 40 dapur. Hingga saat ini, publik menyoroti belum adanya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meskipun desakan terus bermunculan.
Dinamika ini mencerminkan kompleksitas pelaksanaan program strategis pemerintah. Di satu sisi, MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun di sisi lain, muncul tuntutan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan tertentu.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan perbaikan tata kelola, sehingga tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
(TEAM)
