JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, melakukan pemantauan terhadap penanganan pascabencana. Ia sekaligus mendesak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar segera mempercepat pelaksanaan program rehab-rekon.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Internal Pembaruan Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito mengevaluasi progres penyaluran dana untuk rehab-rekon. Ia juga meminta agar pencairan anggaran bagi sejumlah K/L yang masih berproses segera dipercepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tito, beberapa kementerian sudah menerima alokasi dana dan mulai menjalankan kegiatan di lapangan. K/L tersebut di antaranya Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Pertanian, Kemenkes, dan Kemensos.
“Kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi bencana saat ini adalah perbaikan infrastruktur. Jalan dan jembatan yang rusak harus jadi prioritas. Saya apresiasi karena anggaran dari Menteri PU sudah turun,” kata Tito.
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti sektor lain yang terdampak seperti sekolah, lahan pertanian, bantuan sosial, tambak dan perikanan, madrasah, pesantren, rumah ibadah. Tito turut menekankan pentingnya pemulihan UMKM yang usahanya rusak akibat bencana.
Anggaran Harus Segera Dimanfaatkan
Untuk dana yang sudah cair, Tito meminta Satgas PRR memastikan program langsung berjalan tanpa penundaan. Sedangkan untuk anggaran yang masih dalam proses, ia meminta koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan agar bisa segera dicairkan.
Tito juga menginstruksikan Satgas untuk turun langsung ke daerah secara berkala. Selain memantau pelaksanaan rehab-rekon, kunjungan lapangan diperlukan untuk melihat persoalan riil dan kebutuhan warga yang belum terakomodir dalam program awal.
Ia menambahkan, pemantauan juga harus menyasar realisasi dana tambahan yang telah diberikan ke pemda. Dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin untuk mempercepat pemulihan.
“Jadi bukan hanya pusat dan K/L yang bergerak, pemerintah daerah yang sudah menerima anggaran juga harus segera bekerja,” tegasnya.
(***)
