Usut Tuntas Dugaan Korupsi ATR/BPN, Bongkar Jaringan Oligarki dan Mafia Tanah, Selamatkan Hak Rakyat!
Jakarta | JurnalPakar.com – Kamis, 15 Oktober 2026
Kami dari Gabungan Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), NGO, Ormas, Mahasiswa, Pelajar, dan Relawan Lintas Politik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan. KPK harus menelusuri secara menyeluruh dugaan jaringan oligarki, mafia tanah, pemilik modal, pengembang properti, dan pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik melawan hukum di sektor pertanahan.
Khususnya terkait perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, kami menuntut KPK membongkar perkara ini hingga ke akar-akarnya. Telusuri aliran dana, ungkap aktor intelektual, bongkar jaringan perantara, dan dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang sah dan proses hukum yang transparan.
LIMA TUNTUTAN TEGAS KAMI:
1. Periksa Nusron Wahid dan dalami setiap informasi yang relevan dengan perkara di lingkungan ATR/BPN sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Tangkap dan adili siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik, berdasarkan alat bukti yang sah.
3. Bongkar jaringan oligarki dan mafia tanah! Usut tuntas pemilik modal, pengembang, perantara, dan pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam praktik mafia tanah.
4. Usut tuntas seluruh dugaan korupsi pertanahan, termasuk persoalan sertifikat bermasalah, kasus pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, alih fungsi kawasan konservasi Tesso Nilo, dan sengketa tanah transmigran.
5. Selamatkan dan pulihkan hak tanah rakyat! Lakukan audit menyeluruh terhadap administrasi pertanahan, lindungi masyarakat yang dirugikan, dan pulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.
Tanah rakyat bukan milik oligarki. Hukum bukan alat perlindungan elite. Kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan.
Kami menuntut KPK bekerja secara profesional, independen, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil, transparan, dan terbuka untuk publik.
Hormat Kami,
DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM)
Gabungan NGO dan Ormas, Mahasiswa dan Pelajar, Relawan Lintas Politik
Narahubung Aksi: 0821-2596-0319
